PELATIHAN PTK 007 REVISI 5 DAN PENERAPAKAN TKDN TERBARU 2025/2026

PELATIHAN PTK 007 REVISI 5 DAN PENERAPAKAN TKDN TERBARU 2025/2026

Dalam rangka mendukung program peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan barang dan jasa di sektor hulu migas, PTK 007 Revisi 5 menjadi regulasi kunci yang wajib dipahami oleh seluruh pelaku industri energi, baik di sektor pemerintah maupun swasta. Pedoman Tata Kerja (PTK) 007, yang dikeluarkan oleh SKK Migas, berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Revisi ke-5 dari PTK ini memuat berbagai perubahan signifikan yang bertujuan menyesuaikan praktik pengadaan dengan perkembangan teknologi, tuntutan efisiensi operasional, serta kebijakan nasional, terutama dalam hal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi dan instruksi presiden telah menekankan pentingnya peningkatan TKDN sebagai langkah strategis dalam mendukung industri nasional. Melalui kewajiban pelaporan dan perhitungan TKDN dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa, pemerintah berupaya memastikan bahwa produksi dalam negeri mendapatkan prioritas dalam proyek-proyek strategis nasional, termasuk di sektor hulu migas. Dengan demikian, pelaksanaan PTK 007 dan penerapan TKDN bukan hanya berdampak pada efisiensi proyek, tetapi juga pada pertumbuhan ekonomi lokal dan penguatan daya saing industri nasional.

Namun demikian, banyak tantangan masih dihadapi di lapangan. Tidak semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan memahami perubahan yang terdapat pada PTK 007 Revisi 5 secara menyeluruh. Seringkali terjadi kekeliruan dalam prosedur pengadaan, kelalaian dalam perhitungan TKDN, dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas yang telah ditetapkan oleh SKK Migas. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap sistem dan metode pelaporan TKDN yang benar juga menjadi kendala dalam penerapan kebijakan ini secara optimal.

Oleh karena itu, Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait PTK 007 Revisi 5 dan Penerapan TKDN menjadi sangat penting untuk dilaksanakan secara masif dan terstruktur. Bimtek ini tidak hanya diperuntukkan bagi penyelenggara pengadaan di sektor hulu migas, tetapi juga bagi pelaku usaha, konsultan, penyedia barang/jasa, dan aparatur pemerintah daerah yang terkait dengan sektor energi dan sumber daya alam. Pusat Edukasi Indonesia hadir memberikan solusi melalui penyelenggaraan Bimtek yang komprehensif dan aplikatif agar semua pemangku kepentingan mampu memahami, menjalankan, dan mengawal implementasi PTK 007 dan TKDN secara tepat.

Definisi Bimtek Pelatihan PTK 007 Revisi 5 dan Penerapak TKDN

Perangkat desa dalam konteks pelaksanaan kebijakan dan regulasi seperti PTK 007 dan TKDN dapat dipahami secara lebih luas sebagai bagian dari sistem kelembagaan pemerintah di tingkat bawah yang memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal. Mereka bisa menjadi mitra dalam pelaksanaan proyek hulu migas yang berada di wilayah desa atau kabupaten. Dalam hal ini, keterlibatan perangkat desa sebagai fasilitator dan penghubung antara perusahaan dan masyarakat menjadi krusial agar proyek pengadaan tetap berjalan lancar, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat setempat.

Sementara itu, penyelenggaraan pemerintahan desa berkaitan dengan kemampuan desa dalam mendukung implementasi kebijakan nasional seperti penggunaan produk dalam negeri dan keterlibatan UMKM lokal. Dalam proyek pengadaan sektor energi, keterlibatan desa juga berarti partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan, mendukung proses perizinan lokal, dan menyosialisasikan pentingnya penerapan TKDN dalam proyek-proyek pembangunan. Pemerintahan desa juga harus dapat mengidentifikasi potensi lokal yang bisa dikembangkan sebagai penyedia barang/jasa bersertifikat TKDN agar bisa menjadi bagian dari rantai pasok nasional.

PTK 007 Revisi 5 sendiri merupakan dokumen resmi dari SKK Migas yang menjadi acuan dalam tata cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Revisi ini mengatur secara lebih ketat tentang perencanaan pengadaan, evaluasi penyedia, pelaporan, pengendalian mutu, serta integrasi dengan kebijakan nasional termasuk TKDN. Pembaruan ini juga menekankan penerapan sistem digital pengadaan, transparansi, dan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pengadaan.

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah presentase nilai komponen lokal yang digunakan dalam produksi barang/jasa. Penghitungan TKDN dilakukan melalui proses sertifikasi dan wajib dilaporkan oleh penyedia dalam setiap pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah atau BUMN. Dalam konteks proyek migas, TKDN menjadi indikator sejauh mana proyek tersebut memberikan dampak langsung terhadap industri dalam negeri. TKDN tidak hanya menjadi kewajiban administrasi, tetapi telah menjadi instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi nasional.

Peran dan Pentingnya Bimtek Pelatihan PTK 007 Revisi 5 dan Penerapak TKDN

Bimtek PTK 007 Revisi 5 dan Penerapan TKDN memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan proyek pengadaan di sektor hulu migas. Berikut peran dan pentingnya:

1. Peningkatan Pemahaman Regulasi
   Revisi terhadap PTK 007 membawa banyak perubahan signifikan. Melalui bimtek, peserta dapat memahami struktur dan isi revisi, termasuk mekanisme evaluasi, proses tender, serta tata cara pelaporan yang sesuai standar SKK Migas.

2. Optimalisasi TKDN dalam Proyek
   Bimtek membantu peserta memahami cara menghitung TKDN dengan benar, teknik penyusunan laporan TKDN, serta metode verifikasi oleh lembaga berwenang. Ini penting untuk memastikan bahwa perusahaan atau proyek tidak dikenakan sanksi akibat kesalahan administratif.

3. Pencegahan Risiko Hukum dan Audit
   Banyak proyek migas atau pengadaan barang/jasa yang gagal audit karena tidak sesuai dengan PTK 007 atau laporan TKDN tidak valid. Bimtek ini menjadi sarana mitigasi risiko hukum dan administratif melalui pembekalan praktis serta simulasi kasus.

4. Mendorong Peran Lokal dalam Rantai Pasok
   Dengan memahami TKDN, pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal dapat lebih proaktif terlibat dalam proyek nasional. Bimtek mempertemukan penyedia lokal dengan pembeli (KKKS), membuka peluang kolaborasi dalam pengadaan.

5. Transformasi Digital Pengadaan
   PTK 007 Revisi 5 juga mendorong digitalisasi proses pengadaan. Bimtek membekali peserta dengan pemahaman penggunaan aplikasi, platform pengadaan digital, dan sistem pelaporan elektronik yang menjadi standar baru.

Materi Bimtek Pelatihan PTK 007 Revisi 5 dan Penerapak TKDN

1. Pendahuluan dan Konteks Regulasi

   • Latar belakang revisi PTK 007

   • Prinsip dasar pengadaan barang/jasa sektor migas

   • Kebijakan nasional tentang TKDN

2. Struktur PTK 007 Revisi 5

   • Perencanaan dan penyusunan dokumen pengadaan

   • Tata cara pemilihan penyedia

   • Metode evaluasi dan penetapan pemenang

   • Pengendalian pelaksanaan kontrak dan pelaporan

3. Penerapan TKDN dalam Pengadaan

   • Dasar hukum dan kebijakan pemerintah terkait TKDN

   • Cara menghitung TKDN berdasarkan jenis barang/jasa

   • Proses sertifikasi dan verifikasi TKDN

4. Simulasi Penyusunan Dokumen Pengadaan

   • Studi kasus tender barang/jasa migas

   • Penyusunan dokumen pengadaan sesuai PTK 007

   • Praktik evaluasi penawaran dan dokumentasi hasil pengadaan

5. Pelaporan dan Audit TKDN

   • Tata cara pelaporan TKDN ke kementerian/lembaga

   • Prosedur audit TKDN oleh BPKP atau inspektorat

   • Penanganan temuan dan penyelesaian administratif

6. Digitalisasi Sistem Pengadaan

   • Platform e-procurement yang terintegrasi

   • Penggunaan aplikasi OSS untuk perizinan dan TKDN

   • Penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data

Tujuan dan Manfaat Bimtek Pelatihan PTK 007 Revisi 5 dan Penerapak TKDN

Tujuan:

• Meningkatkan pemahaman teknis dan yuridis terhadap PTK 007 Revisi 5.

• Mendorong implementasi TKDN secara benar dan terukur.

• Menyiapkan SDM yang kompeten di bidang pengadaan sektor migas.

• Meningkatkan keterlibatan pelaku lokal dalam proyek pengadaan.

• Mengurangi potensi risiko kesalahan administrasi dan hukum.

Manfaat:

• Peserta dapat menyusun dokumen pengadaan sesuai standar SKK Migas.

• Mampu menghitung TKDN dan menyusun laporan yang sah.

• Memahami kewajiban dan prosedur audit TKDN serta cara menghadapinya.

• Mendorong kolaborasi lintas sektor untuk penguatan industri lokal.

• Menjadi bagian dari proses transformasi sistem pengadaan nasional berbasis digital dan transparansi.

Kesimpulan

PELATIHAN PTK 007 REVISI 5 DAN PENERAPAKAN TKDN merupakan elemen penting dalam mendukung transformasi pengadaan barang dan jasa di sektor hulu migas yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada industri nasional. Pemahaman terhadap regulasi ini tidak bisa hanya dilakukan melalui pembacaan dokumen semata, melainkan melalui pelatihan, praktik, dan simulasi yang tepat.

Bimtek yang diselenggarakan oleh Pusat Edukasi Indonesia menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Dengan kurikulum yang sistematis, narasumber berpengalaman, serta pendekatan praktis, bimtek ini mampu memberikan dampak langsung bagi peningkatan kualitas tata kelola pengadaan dan pelaporan TKDN di semua level.

Mari wujudkan sektor energi Indonesia yang kuat, efisien, dan berdaulat melalui penguatan kapasitas SDM dalam pengadaan dan pelaporan. Jadilah bagian dari perubahan. Bergabunglah dalam PELATIHAN PTK 007 REVISI 5 DAN PENERAPAKAN TKDN bersama Pusat Edukasi Indonesia—untuk Indonesia yang lebih mandiri, profesional, dan kompetitif.

PELATIHAN PTK 007 REVISI 5 DAN PENERAPAKAN TKDN TERBARU 2025/2026

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: PELATIHAN PTK 007 REVISI 5 DAN PENERAPAKAN TKDN TERBARU 2025/2026

Metode Bimtek Pelatihan PTK 007 Revisi 5 dan Penerapak TKDN

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Pilihan Kelas Pelaksanaan Bimtek Pelatihan PTK 007 Revisi 5 dan Penerapak TKDN:

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya Bimtek Pelatihan PTK 007 Revisi 5 dan Penerapak TKDN

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasilitas Bimtek Pelatihan PTK 007 Revisi 5 dan Penerapak TKDN

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Tata Cara Pendaftaran Bimtek Pelatihan PTK 007 Revisi 5 dan Penerapak TKDN:

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 0851 – 2120 – 9392
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person

• Arie – Hp/Wa: 0851 – 2120 – 9392
• website : https://www.pusatedukasi.co.id

PELATIHAN PTK 007 REVISI 5 DAN PENERAPAKAN TKDN TERBARU 2025/2026