Bimtek Kebijakan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN Pemda: Strategi Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Terbaru 2025/2026

Bimtek Kebijakan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN Pemda Terbaru 2025/2026

Pengertian Bimtek Kebijakan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN Pemda

Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan suatu kegiatan pelatihan yang dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan teknis dalam pengelolaan, penyusunan, dan pengajuan TPP. TPP sendiri adalah insentif tambahan berupa tunjangan yang diberikan kepada ASN sebagai bentuk penghargaan atas kinerja, disiplin, serta kualitas pelayanan publik yang mereka berikan.

Kebijakan TPP diatur secara ketat oleh regulasi pemerintah, terutama melalui Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 yang mengatur pedoman penyusunan APBD dan pelaksanaan TPP di daerah. Selain itu, proses persetujuan TPP berdasarkan Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020 menjadi acuan teknis yang harus diikuti oleh pemerintah daerah agar pemberian TPP berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Bimtek ini sangat penting untuk menjamin ASN mendapatkan tambahan penghasilan yang sah dan berkeadilan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Tujuan Bimtek Kebijakan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN Pemda

Tujuan utama dari Bimtek Kebijakan TPP ASN Pemda adalah untuk:

• Meningkatkan pemahaman peserta terhadap kebijakan terbaru terkait TPP untuk Tahun Anggaran 2025 dan seterusnya.

• Membekali peserta dengan pengetahuan teknis dalam penyusunan dokumen pengajuan TPP yang komprehensif dan memenuhi persyaratan Kemendagri.

• Mendorong proses penganggaran dan pengelolaan TPP yang tepat sesuai APBD sehingga meminimalisir resiko penolakan atau revisi dari pihak pengawas pusat.

• Menyatukan persepsi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaan TPP berjalan seragam dan efektif.

• Mendukung reformasi birokrasi di pemerintah daerah melalui pemberian tunjangan yang mendorong peningkatan kinerja ASN secara objektif.

Manfaat Mengikuti Bimtek Kebijakan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN Pemda

Mengikuti Bimtek Kebijakan TPP memberikan banyak manfaat strategis dan praktis, antara lain:

• Meningkatkan kompetensi teknis ASN dan pejabat di bidang kepegawaian dan keuangan daerah dalam menangani TPP.

• Mendukung peningkatan motivasi dan kinerja ASN melalui pemahaman sistem TPP yang berdasarkan prestasi kerja dan disiplin.

• Memperkuat tata kelola keuangan daerah dengan integrasi sistem TPP dalam dokumen anggaran APBD yang akuntabel.

• Meningkatkan profesionalisme dalam penataan tambahan penghasilan pegawai sesuai regulasi terbaru.

• Mendapatkan sertifikat resmi Bimtek yang dapat meningkatkan kredibilitas dan karier peserta di lingkungan pemerintahan.

Target Peserta Bimtek Kebijakan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN Pemda

Peserta yang menjadi sasaran Bimtek ini adalah para pejabat dan pegawai pemerintah daerah yang berperan langsung atau tidak langsung dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan TPP, yaitu:

• Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

• Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM)

• Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

• Bagian Kepegawaian dan Keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

• Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

• Inspektorat dan auditor daerah

• Analis jabatan dan pelaksana administrasi kepegawaian

• ASN yang bertugas dalam manajemen kepegawaian dan pengelolaan TPP.

Materi Bimtek Kebijakan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN Pemda

Materi pelatihan dalam Bimtek ini dirancang komprehensif untuk mencakup berbagai aspek penting, meliputi:

• Kebijakan nasional terkait TPP ASN tahun anggaran terbaru dan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

• Tata cara penyusunan dan proses persetujuan TPP sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 dan Kepmendagri 900-4700 Tahun 2020.

• Integrasi TPP dalam dokumen anggaran APBD secara akuntabel dan efisien.

• Metode simulasi perhitungan TPP ASN berdasarkan kinerja, beban kerja, dan indikator penilaian kinerja berbasis SKP (Sasaran Kerja Pegawai).

• Diskusi dan studi kasus terkait penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan pemberian TPP.

• Strategi implementasi reformasi birokrasi melalui pemberian TPP yang objektif dan transparan.

• Penggunaan aplikasi elektronik dalam pengelolaan dan monitoring TPP untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Urgensi Mengikuti Bimtek Kebijakan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN Pemda

Urgensi mengikuti Bimtek Kebijakan TPP ASN Pemda sangat tinggi mengingat beberapa faktor berikut:

• Regulasi TPP yang terus berkembang dan berubah menuntut pembaruan pengetahuan teknis agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan benar.

• Implementasi TPP yang sesuai regulasi dapat memacu peningkatan kinerja ASN sekaligus menjaga tata kelola keuangan daerah tetap sehat dan efisien.

• Pelaksanaan Bimtek akan membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan dokumen pengajuan TPP yang sesuai prosedur sehingga menghindari potensi hambatan administrasi dari pusat.

• Dalam era reformasi birokrasi, pemberian TPP yang adil dan berbasis kinerja menjadi salah satu instrumen kunci untuk peningkatan profesionalisme ASN di daerah.

• Mengikuti pelatihan ini juga menjadi langkah tepat untuk menyatukan persepsi antara semua pihak terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota demi konsistensi pelaksanaan TPP.

Pusat Edukasi Indonesia mengundang seluruh pejabat dan ASN yang terkait dalam pengelolaan kepegawaian dan keuangan di pemerintahan daerah untuk mengikuti Bimtek Kebijakan TPP ASN Pemda Tahun 2025. Melalui Bimtek ini, peserta tidak hanya mendapatkan wawasan teoretis namun juga keterampilan praktis dalam penyusunan dokumen TPP, penganggaran, dan pemantauan pelaksanaannya.

Manfaat yang bisa diperoleh dari Bimtek ini adalah peningkatan kapabilitas teknis dan strategi pengelolaan TPP sehingga dapat memotivasi ASN sekaligus menjaga akuntabilitas keuangan daerah. Segera daftarkan diri dan jadikan Bimtek ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem remunerasi berbasis kinerja di wilayah kerja masing-masing.

Gabung bersama Pusat Edukasi Indonesia, pelajari kebijakan terbaru, praktik terbaik, dan dapatkan sertifikat resmi sebagai bukti kompetensi profesional. Bersama kita wujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik unggul.

Bimtek Kebijakan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN Pemda Terbaru 2025/2026

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Kebijakan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN Pemda

Metode Bimtek Kebijakan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN Pemda

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Pilihan Kelas Pelaksanaan:

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya Bimtek

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Narasumber:

Narasumber dalam Bimtek/Pelatihan ini adalah Trainer yang berpengalaman di bidang masing-masing dan Tersertifikasi BNSP. Narasumber kami dari kalangan Kementrian, Praktisi, Akademisi dan Konsultan. Narasumber kami juga open diskusi sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung, agar semua masalah yang dihadapi oleh peserta dapat terselesaikan dan tercapainya tujuan dari peserta.

Pilihan Lokasi Kegiatan:

Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.

Fasilitas Bimtek

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Tata Cara Pendaftaran:

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 0851 – 2120 – 9392
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Legalitas Kami

• SK KEMENKUM-HAM RI

Nomor AHU-0040093.AH.01.01.TAHUN 2025

• Akta Pendirian

Akta No. 44, Tanggal 16 Mei 2025 dibuat oleh Notaris Wenika Priastuti Agustini, S.H., M.KN.

• Nomor Induk Berusaha (NIB)

2305250063339

Kontak Person

• Arie – Hp/Wa: 0851 – 2120 – 9392
• website : https://www.pusatedukasi.co.id

Bimtek Kebijakan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) ASN Pemda Terbaru 2025/2026