Bimtek Kelurahan Terbaru 2025/2026

Bimtek Kelurahan Terbaru 2025/2026

 Bimtek Kelurahan, sebagai salah satu unit pemerintahan terkecil di Indonesia, memegang peranan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah perkotaan maupun sebagian wilayah pedesaan yang tidak berstatus desa. Meskipun secara struktural berada di bawah kecamatan dan tidak memiliki otonomi seperti desa, Kelurahan merupakan garda terdepan dalam interaksi langsung antara pemerintah dan warga. Setiap hari, Kantor Kelurahan menjadi pusat bagi masyarakat untuk mengurus berbagai keperluan administratif, mengakses informasi, dan menyampaikan aspirasi. Efektivitas kinerja Kelurahan secara langsung berdampak pada kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya, mencerminkan wajah birokrasi yang dekat dan responsif.

Di tengah kompleksitas tantangan pembangunan dan dinamika sosial perkotaan, seperti urbanisasi, peningkatan jumlah penduduk, serta diversifikasi kebutuhan masyarakat, aparatur Kelurahan dituntut untuk memiliki kapasitas dan kompetensi yang mumpuni. Mereka harus mampu mengelola berbagai aspek mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, pengelolaan aset, hingga penanganan masalah sosial dan pembangunan infrastruktur berskala kecil. Keterbatasan pengetahuan, kurangnya pemahaman akan regulasi terbaru, serta adaptasi terhadap teknologi informasiyang semakin pesat seringkali menjadi kendala dalam optimalisasi fungsi Kelurahan. Tanpa peningkatan kapasitas yang berkelanjutan, kinerja pelayanan publik di tingkat Kelurahan berisiko menurun, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakpuasan masyarakat dan menghambat proses pembangunan.

 Bimtek Kelurahan Menyadari urgensi ini, Pusat Edukasi Indonesia, bersama dengan kementerian dan lembaga terkait, terus berkomitmen untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, termasuk aparatur Kelurahan. Salah satu instrumen strategis yang terbukti efektif adalah Bimbingan Teknis (Bimtek). Bimtek dirancang bukan hanya sebagai sarana transfer pengetahuan, melainkan juga sebagai platform untuk mengasah keterampilan praktis, berbagi pengalaman terbaik, dan membangun jaringan antaraparatur yang dapat menunjang kinerja mereka dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Program ini menjadi jembatan krusial antara tuntutan tugas yang semakin kompleks dengan kapasitas aparatur yang perlu terus ditingkatkan.

Artikel ini akan mengupas secara mendalam mengenai pentingnya Bimtek Kelurahan sebagai sarana esensial untuk memperkuat pilar tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Kami akan menguraikan definisi mendasar terkait Kelurahan dan penyelenggaraan pemerintahan di dalamnya, menjelaskan peran krusial Bimtek dalam peningkatan kapasitas aparatur, merinci materi-materi yang diberikan secara sistematis, serta memaparkan tujuan dan manfaat yang komprehensif dari pelaksanaan program ini. Diharapkan, melalui pemahaman yang holistik ini, semua pihak dapat semakin menyadari nilai strategis Bimtek Kelurahan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

Definisi Bimtek Kelurahan

Untuk memahami secara komprehensif signifikansi Bimtek ini, perlu didefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan Kelurahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kota atau daerah dan berada di bawah Camat. Berbeda dengan desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kelurahan merupakan unit administratif non-otonom. Artinya, Kelurahan tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan sendiri di luar kerangka kebijakan pemerintah kota/kabupaten, dan sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota/Kabupaten. Lurah sebagai kepala Kelurahan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Camat. Struktur organisasi Kelurahan umumnya terdiri dari Lurah, Sekretaris Kelurahan, dan beberapa seksi yang menangani bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pelayanan umum.

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan merujuk pada keseluruhan proses dan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur Kelurahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka untuk melayani masyarakat dan mendukung program pembangunan daerah. Ini mencakup berbagai aspek yang saling terkait, seperti administrasi umum (surat-menyurat, pengarsipan), pelayanan publik (pengurusan KTP, KK, surat keterangan, legalisir), manajemen keuangan(pengelolaan anggaran operasional Kelurahan), pemberdayaan masyarakat (fasilitasi kegiatan LPM, PKK, Karang Taruna), koordinasi pembangunan (pemantauan proyek kecil, partisipasi musrenbang Kelurahan), hingga penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban umum. Lingkup tugas ini sangat luas dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai regulasi serta keterampilan interpersonal yang baik untuk berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam konteks pelayanan publik, Kelurahan adalah titik sentuh pertama bagi masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan. Efisiensi dan kualitas pelayanan di Kelurahan sangat menentukan persepsi masyarakat terhadap birokrasi secara keseluruhan. Pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sebaliknya, pelayanan yang berbelit-belit atau kurang profesional dapat merusak citra pemerintah dan menimbulkan frustrasi di kalangan warga. Oleh karena itu, kapasitas aparatur Kelurahan dalam memberikan pelayanan prima menjadi indikator kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam konteks ini adalah program pelatihan dan pendampingan yang spesifik dan terstruktur, ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas aparatur Kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Bimtek bukan sekadar seminar satu hari, melainkan serangkaian modul pembelajaran yang didesain untuk memberikan pemahaman mendalam tentang isu-isu terkini, regulasi baru, serta praktik terbaik dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan publik. Materi disampaikan oleh para ahli di bidangnya, seringkali melibatkan praktisi pemerintahan yang berpengalaman, dengan metode yang interaktif seperti diskusi, studi kasus, dan simulasi, sehingga peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat secara langsung dalam pekerjaan sehari-hari.

Peran dan Pentingnya Bimtek Kelurahan

Peran dan urgensi Bimtek bagi aparatur Kelurahan sangatlah fundamental dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Pertama, Bimtek berperan sebagai instrumen utama dalam pemutakhiran pengetahuan dan pemahaman regulasi. Lingkungan hukum dan kebijakan publik terus berkembang dan berubah, seringkali tanpa sosialisasi yang memadai hingga ke tingkat Kelurahan. Aparatur Kelurahan harus selalu mutakhir dengan undang-undang baru, peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga peraturan daerah yang relevan dengan tugas dan fungsi mereka, misalnya terkait administrasi kependudukan, retribusi daerah, atau pengelolaan aset. Bimtek memastikan bahwa aparatur memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kerangka hukum ini, sehingga mereka dapat bekerja sesuai koridor hukum dan menghindari potensi maladministrasi atau kesalahan prosedur yang merugikan masyarakat.

Kedua, Bimtek berfungsi sebagai sarana vital untuk mengasah keterampilan operasional dan teknis. Selain pemahaman regulasi, aparatur Kelurahan juga membutuhkan keterampilan praktis dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ini termasuk kemampuan mengoperasikan sistem informasi dan aplikasi pemerintahan (misalnya, sistem layanan terpadu, aplikasi administrasi kependudukan), keterampilan manajemen data dan informasi, penyusunan laporan pertanggungjawaban, teknik komunikasi efektif dengan masyarakat, serta keterampilan negosiasi dalam penyelesaian konflik sosial di tingkat komunitas. Bimtek memberikan pelatihan praktis dan simulasi yang memungkinkan aparatur untuk berlatih dan memperbaiki kemampuan teknis mereka di bawah bimbingan para ahli, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja mereka.

Ketiga, Bimtek adalah platform krusial untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan adalah cerminan dari kinerja pemerintah. Melalui Bimtek, aparatur Kelurahan dibekali dengan pemahaman tentang standar pelayanan prima, etika birokrasi, manajemen pengaduan masyarakat, dan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Pelatihan ini tidak hanya fokus pada prosedur, tetapi juga pada aspek sikap dan perilaku melayani, bagaimana menghadapi masyarakat dengan empati, serta bagaimana merespons keluhan secara cepat dan tepat. Peningkatan kualitas pelayanan ini secara langsung akan berdampak pada kepuasan masyarakat dan memperkuat citra positif pemerintah di mata publik.

Keempat, Bimtek berperan penting dalam mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Era digital menuntut aparatur Kelurahan untuk tidak gagap teknologi dan mampu memanfaatkan potensi digitalisasi untuk efisiensi dan peningkatan layanan. Bimtek memperkenalkan aparatur pada aplikasi pemerintahan berbasis online, penggunaan data analitik sederhana untuk perencanaan, hingga konsep smart city di tingkat lokal. Kemampuan untuk mengadopsi teknologi baru akan memungkinkan Kelurahan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan akurat, serta memfasilitasi komunikasi dua arah yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Ini adalah langkah maju menuju pemerintahan yang lebih modern dan adaptif.

Terakhir, Bimtek juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun jaringan kerja (networking) dan berbagi praktik terbaik. Peserta Bimtek berasal dari berbagai Kelurahan, bahkan mungkin dari kota/kabupaten yang berbeda. Kesempatan ini sangat berharga untuk bertukar pengalaman, mempelajari solusi atas masalah yang sama dari Kelurahan lain, dan membangun relasi profesional yang dapat menjadi sumber dukungan atau informasi di kemudian hari. Pembentukan jaringan ini akan memperkuat solidaritas antaraparatur dan menciptakan komunitas belajar yang berkelanjutan, di mana setiap Kelurahan dapat belajar dari keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh Kelurahan lainnya, sehingga mempercepat proses peningkatan kapasitas secara kolektif.

Materi Bimtek Kelurahan

Materi Bimtek Kelurahan dirancang secara holistik dan sistematis untuk mencakup berbagai dimensi tugas dan fungsi aparatur. Berikut adalah rincian materi yang umumnya diberikan:

1. Tata Kelola Pemerintahan dan Administrasi Umum:

• Pemahaman mendalam tentang Peraturan Perundang-undangan: Meliputi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah tentang Kelurahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Daerah terkait tugas dan fungsi Kelurahan. Pembahasan ini menekankan relevansi hukum dalam setiap tindakan administratif.
• Administrasi Persuratan dan Kearsipan: Teknik penulisan surat dinas yang efektif, pengelolaan arsip digital dan fisik yang sistematis, serta pentingnya klasifikasi dan retensi arsip untuk efisiensi dan transparansi.
• Manajemen Perkantoran Modern: Pengelolaan lingkungan kerja yang efektif, penggunaan alat perkantoran, dan prinsip-prinsip efisiensi kerja dalam lingkungan Kelurahan.
• Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Kegiatan: Pelatihan tentang format, isi, dan metode penyusunan laporan kegiatan Kelurahan yang akuntabel dan informatif.

2. Pelayanan Publik Prima:

• Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Maklumat Pelayanan: Pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima layanan, serta komitmen Kelurahan dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas.
• Etika Birokrasi dan Budaya Melayani: Pembekalan mengenai nilai-nilai integritas, profesionalisme, transparansi, dan responsivitas dalam interaksi dengan masyarakat.
• Manajemen Pengaduan Masyarakat: Prosedur penerimaan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan secara efektif, serta pentingnya saluran pengaduan yang mudah diakses (misalnya, SP4N LAPOR!).
• Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan: Pengenalan dan praktik penggunaan aplikasi layanan online, sistem antrean digital, serta QR code untuk informasi layanan.
• Komunikasi Efektif dengan Masyarakat: Strategi komunikasi persuasif, mendengarkan aktif, dan teknik menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada berbagai lapisan masyarakat.

3. Keuangan dan Aset Kelurahan:

• Pengelolaan Anggaran Kelurahan: Pemahaman siklus anggaran, penyusunan rencana anggaran, serta pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan Kelurahan yang bersumber dari APBD.
• Administrasi Keuangan Sederhana: Teknik pembukuan kas masuk dan keluar, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan yang akuntabel.
• Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Kelurahan: Prosedur pencatatan, pemeliharaan, dan pelaporan aset milik Kelurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
• Pengawasan dan Audit Internal: Pemahaman tentang pentingnya pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan dan memastikan akuntabilitas.

4. Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan:

• Peran Kelurahan dalam Pembangunan Berbasis Komunitas: Pemahaman tentang partisipasi masyarakat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan.
• Pendampingan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK): Pembekalan mengenai peran Kelurahan dalam memfasilitasi dan mendampingi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Karang Taruna, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
• Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Pengenalan program-program pemerintah pusat dan daerah terkait pengembangan UMKM, koperasi, dan pelatihan keterampilan di tingkat Kelurahan.
• Penanganan Masalah Sosial dan Lingkungan: Strategi penanganan masalah sampah, kebersihan lingkungan, penanggulangan bencana skala kecil, dan isu-isu sosial lainnya yang relevan di tingkat Kelurahan.

5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi:

• Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK): Pelatihan penggunaan SIAK untuk pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan.
• Pemanfaatan Data untuk Pengambilan Kebijakan: Cara mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan data demografi atau data sosial untuk perencanaan program di tingkat Kelurahan.
• Keamanan Data dan Informasi: Pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat dan langkah-langkah keamanan siber sederhana.

Seluruh materi ini disajikan dengan pendekatan praktis, melibatkan studi kasus, diskusi interaktif, dan simulasi untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan kemampuan aplikasi yang efektif oleh para peserta.

Tujuan dan Manfaat Bimtek Kelurahan

Penyelenggaraan Bimtek Kelurahan oleh Pusat Edukasi Indonesia memiliki tujuan strategis yang luas, berfokus pada penguatan kapasitas aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan melayani. Tujuan-tujuan ini meliputi:

• Meningkatkan Kompetensi Profesional Aparatur Kelurahan: Memberikan pengetahuan dan keterampilan terbaru yang relevan dengan tugas dan fungsi Kelurahan, mencakup aspek administrasi, pelayanan, keuangan, dan pemberdayaan masyarakat.
• Memperkuat Pemahaman Regulasi dan Tata Kelola: Memastikan aparatur Kelurahan memahami dan mampu mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
• Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Membekali aparatur dengan etika dan standar pelayanan prima, serta kemampuan manajerial untuk memberikan layanan yang cepat, mudah, dan responsif kepada masyarakat.
• Memfasilitasi Adopsi Teknologi dan Digitalisasi: Membantu aparatur Kelurahan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk efisiensi operasional, peningkatan pelayanan, dan pengelolaan data yang lebih baik.
• Meningkatkan Kemampuan Pemberdayaan Masyarakat: Memperkuat peran Kelurahan dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan menggerakkan potensi lokal untuk kesejahteraan bersama.

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Bimtek ini sangat signifikan, tidak hanya bagi aparatur Kelurahan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas dan sistem pemerintahan secara keseluruhan:

Bagi Aparatur Kelurahan:

• Peningkatan Kinerja dan Produktivitas: Dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, aparatur dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efisien dan efektif.
• Rasa Percaya Diri dan Motivasi Kerja yang Lebih Tinggi: Penguasaan materi dan kemampuan praktis akan meningkatkan rasa percaya diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
• Pengembangan Karir Profesional: Peningkatan kapasitas ini dapat membuka peluang pengembangan karir dan promosi di lingkungan pemerintahan.
• Jaringan Profesional yang Lebih Luas: Terjalinnya hubungan dengan aparatur dari Kelurahan lain atau dengan para narasumber ahli, memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik.
• Kemampuan Beradaptasi dengan Perubahan: Aparatur akan lebih siap menghadapi tantangan baru dan kebijakan yang terus berkembang.

Bagi Masyarakat Kelurahan:

• Pelayanan Publik yang Lebih Cepat dan Berkualitas: Masyarakat akan merasakan langsung dampak dari peningkatan kapasitas aparatur melalui layanan yang lebih efisien, transparan, dan ramah.
• Akses Informasi yang Lebih Baik: Aparatur yang melek teknologi dan komunikatif akan mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan menyampaikan aspirasi.
• Peningkatan Partisipasi dalam Pembangunan: Melalui fasilitasi yang lebih baik, masyarakat akan lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam program-program pembangunan di Kelurahan mereka.
• Peningkatan Kepercayaan terhadap Pemerintah: Kinerja Kelurahan yang profesional dan melayani akan meningkatkan citra positif pemerintah dan memperkuat ikatan antara pemerintah dan warga.
• Resolusi Masalah yang Lebih Efektif: Aparatur yang terlatih akan lebih mampu dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi atas masalah-masalah sosial atau lingkungan di tingkat lokal.

Bagi Sistem Pemerintahan Daerah:

• Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Kelurahan yang memiliki aparatur kompeten akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan Good Governance di tingkat lokal.
• Efisiensi Anggaran dan Sumber Daya: Pengelolaan yang lebih baik akan mengurangi pemborosan dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
• Data dan Informasi yang Lebih Akurat: Peningkatan kemampuan pengelolaan data akan menghasilkan informasi yang lebih valid untuk perencanaan pembangunan di tingkat kota/kabupaten.
• Dukungan Terhadap Program Pembangunan Daerah: Kelurahan yang kuat akan menjadi ujung tombak dalam implementasi kebijakan dan program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Bimbingan Teknis (Bimtek) Kelurahan adalah sebuah investasi strategis yang tak ternilai bagi keberlanjutan dan kemajuan pemerintahan di Indonesia. Dalam konteks Kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik dan interaksi langsung dengan masyarakat, kapasitas serta kompetensi aparatur bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan sebuah prasyarat mutlak. Tanpa aparatur Kelurahan yang memiliki pengetahuan mutakhir, keterampilan operasional yang mumpuni, serta etos kerja yang melayani, mustahil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel di tingkat lokal. Tantangan seperti urbanisasi, kompleksitas masalah sosial, dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut setiap aparatur untuk senantiasa beradaptasi dan meningkatkan diri.

Melalui Bimtek, Pusat Edukasi Indonesia tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan semangat profesionalisme dan dedikasi. Modul-modul yang terstruktur, mulai dari aspek legalitas, manajemen keuangan, pelayanan prima, hingga pemanfaatan teknologi, dirancang untuk membentuk aparatur Kelurahan yang cakap dan berdaya saing. Dampak positif dari Bimtek ini akan terasa berjenjang: dari peningkatan kinerja individual aparatur, perbaikan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, hingga penguatan fondasi pemerintahan daerah secara keseluruhan. Kelurahan yang efektif adalah cerminan dari kota/kabupaten yang maju dan wujud nyata dari kehadiran negara di tengah-tengah warganya.

Oleh karena itu, mari kita terus mendorong dan mendukung pelaksanaan Bimtek Kelurahan secara berkelanjutan. Ini adalah komitmen kita bersama untuk membangun pemerintahan yang lebih baik, yang mampu melayani masyarakat dengan sepenuh hati, transparan, dan inovatif. Setiap rupiah yang diinvestasikan untuk peningkatan kapasitas aparatur Kelurahan adalah investasi untuk masa depan bangsa, investasi untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, dan investasi untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Maju. Mari bersama-sama kita jadikan Kelurahan sebagai pusat keunggulan pelayanan publik, motor penggerak pemberdayaan masyarakat, dan pilar kokoh tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Bimtek Kelurahan Terbaru 2025/2026

Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Kelurahan Terbaru 2025/2026

Metode Bimtek Kelurahan

Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:

• 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
• 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
• 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan

Pilihan Kelas Pelaksanaan Bimtek Kelurahan:

1. Kelas Tatap Muka Di Hotel
2. Online Zoom Meeting
3. In House Training

Biaya Bimtek Kelurahan

• Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
• Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
• Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Fasilitas Bimtek Kelurahan

• Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
• Seminar Kit
• Kuitansi Pembayaran Perpeserta
• Sertifikat
• Tas Kegiatan
• Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
• Kartu Tanda Peserta
• Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta

Tata Cara Pendaftaran Bimtek Kelurahan:

• Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 0851 – 2120 – 9392
• Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
• Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
• Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
• Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta

Kontak Person

• Arie – Hp/Wa: 0851 – 2120 – 9392
• website : https://www.pusatedukasi.co.id

Bimtek Kelurahan Terbaru 2025/2026