Bimtek Kepegawaian Terbaru 2025
Bimtek Kepegawaian Terbaru 2025
Bimtek Kepegawaian merupakan solusi efektif untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai pemerintah di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tantangan globalisasi. Melalui program pelatihan yang komprehensif, seperti seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok terarah, peserta akan memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak hanya itu, Bimtek Kepegawaian juga membahas secara mendalam tentang fungsi dan peranan kepegawaian daerah, pengembangan aparatur sipil negara (ASN), evaluasi kinerja pegawai, serta regulasi dan peraturan kepegawaian daerah. Dengan mengikuti Bimtek Kepegawaian, pegawai pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kerjanya, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menghadapi dinamika perubahan zaman dengan lebih percaya diri.
Fungsi Kepegawaian Daerah – Bimtek Kepegawaian Terbaru 2025
Perencanaan Kepegawaian – Bimtek Kepegawaian
Fungsi utama dari kepegawaian daerah adalah merencanakan kebutuhan SDM sesuai dengan visi dan misi daerah. Ini termasuk perencanaan jumlah pegawai, jenis keahlian yang dibutuhkan, dan distribusi pegawai sesuai dengan kebutuhan.
Pengadaan Pegawai – Bimtek Kepegawaian
Proses rekrutmen dan seleksi pegawai dilakukan untuk memastikan bahwa daerah memiliki SDM yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Pengembangan Pegawai – Bimtek Kepegawaian
Melalui program pelatihan dan pengembangan, kepegawaian daerah bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi pegawai agar mampu menghadapi tantangan pekerjaan yang semakin kompleks. Hal ini juga dapat membuka peluang pengembangan karir bagi pegawai yang berprestasi.
Evaluasi dan Penilaian Kinerja – Bimtek Kepegawaian
Evaluasi kinerja pegawai dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dan efisiensi pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait promosi, mutasi, dan pengembangan karir pegawai.
Bimtek Kepegawaian- Kepegawaian daerah memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Beberapa peran utama dari kepegawaian daerah adalah:
- Menjaga Stabilitas Pegawai: Merencanakan dan mengelola pegawai untuk memastikan stabilitas dan kontinuitas dalam pemerintahan.
- Mengembangkan SDM: Bertanggung jawab untuk pengembangan dan pelatihan pegawai agar mampu menghadapi tantangan pekerjaan yang semakin kompleks
- Menjamin Kepatuhan Regulasi: Menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian.
- Mengelola Konflik: Menangani konflik antar pegawai dan memastikan hubungan kerja yang harmonis di antara mereka.
Pilihan Materi Bimtek Kepegawaian 2025 – 2026
No. MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN OPD 2025 1. BIMTEK UU ASN NO. 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA 2. BIMTEK DAN SOSIALISASI MENGENAI PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGARA SIPIL (PNS) 3. BIMTEK KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) ASN NO. 20 TAHUN 2023 SERTA TATA CARA SINKRONISASI RENCANA KERJA BIDANG MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 4. BIMTEK KEBIJAKAN MANAJEMEN PNS DAN MANAJEMEN PPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG (UU) ASN NO. 20 TAHUN 2023 SERTA IMPLEMENTASI PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) NO. 3 TAHUN 2023 TENTANG ANGKA KREDIT, KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL 5. BIMTEK PENYENYEDERHANAAN KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PERMENPAN RB NO. 1 TAHUN 2023 6. BIMTEK TATA CARA PERHITUNGAN ANGKA KREDIT SESUAI PERATURAN BKN TERBARU 7. BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN JABATAN FUNGSIONAL 8. BIMTEK PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PERATURAN BKN TERBARU 9. BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH DAN ANALISIS MANAJEMEN SDM APARATUR PNS DAERAH SERTA STANDAR PELAYANAN PUBLIK 10. BIMTEK SISTEM MUTASI KEPEGAWAIAN 11. BIMTEK ANALISIS JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12. STANDAR PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 13. BIMTEK STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 14. BIMTEK PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) 15. BIMTEK ANALISIS JABATAN (ANJAB), ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN SOP APARATUR SIPIL NEGARA 16. BIMTEK IMPLEMENTASI ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA SESUAI PERATURAN PERMENPAN RB TERBARU 17. BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU PNS SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA OPD 18. BIMTEK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SERTA LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN 19. BIMTEK PENINGKATAN KINERJA ASN MELALUI PEMAHAMAN SASARAN KERJA PEGAWAI DALAM SOP KEPEGAWAIAN BIMTEK KEPEGAWAIAN OPD
No. MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN OPD 2025 20. BIMTEK PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 21. BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH 22. BIMTEK ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA SKPD/LEMBAGA/INSTANSI PEMERINTAH 23. BIMTEK IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG (UU) ASN MELALUI SKP BULANAN DENGAN MENGUNAKAN PRAKTEK DAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH YANG BERLAKU TENTANG PERANGKAT DAERAH 24. BIMTEK MANAJEMEN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PEMERINTAH DAERAH 25. BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA PENGUATAN KINERJA ASN 26. BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS DALAM TANGKA TERWUJUDNYA PRESTASI KERJA, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SEBAGAI APARATUR DAERAH 27. BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL 28. BIMTEK SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS DALAM RANGKA TERWUJUDNYA PRESTASI KERJA, KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME SEBAGAI APARATUR DAERAH TERKAIT DENGAN SISTEM BARU MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDUVIDU/PNS 29. BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BKN TERBARU 30. BIMTEK IMPLEMENTASI MANAJEMEN TALENTA ASN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA MENUJU SISTEM MERIT BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU 31. BIMTEK PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU 32. BIMTEK PENGELOLAAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (PNS) DAN PEDOMANPENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) SERTA PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB 33. BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU 34. BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS PENILAIAN KINERJA PRESTASI, PENILAIAN KINERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) 35. BIMTEK PENYUSUNAN E-DUPAK SERTA PRAKTIK APLIKASI 36. BIMTEK DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) JABATAN FUNGSUONAL DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI 37. BIMTEK SISTEM KERJA PADA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK PENYEDERHANAAN BIROKRASI BERDASARKAN PERATURAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU BIMTEK KEPEGAWAIAN ASN
No. MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN OPD 2025 38. BIMTEK PELAKSANAAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) YANG BERLAKU 39. BIMTEK PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO. 17 TAHUN 2020 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 40. BIMTEK MANAJEMEN KINERJA PNS DAN PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PNS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 41. BIMTEK PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) 42. BIMTEK MANAJEMEN KONFLIK DAN KRISIS (CONFLICT AND CRISIS MANAGEMENT) BAGI APARATUR PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PEMERINTAH DAERAH 43. BIMTEK DISIPLIN PNS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH TERBARU 44. BIMTEK PENGELOLAAN BELANJA PEGAWAI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) 45. BIMTEK TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN PERMENPAN RB YANG BERLAKU 46. BIMTEK SOSIALISASI PERUBAHAN ATAS PERATURAN BKN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN PERATURAN BKN YANG BERLAKU 47. BIMTEK MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) SERTA HAK – HAK DAN KEWAJIBAN YANG DIREKRUT MELALUI JALUR PPK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 48. BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERMENPAN YANG BERLAKU 49. BIMTEK SOSIALISASI SURAT EDARAN (SE) KA BKN TENTANG SASARAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL 50. BIMTEK PENERAPAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS KINERJA SERTA MEMBANGUN ETIKA DAN MORAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MEWUJUDKAN GOOD PUBLIC GOVERMENT 51. BIMTEK PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH BERDASARKAN PERMENPAN RB 52. BIMTEK MUTASI KEPEGAWAIAN DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 53. BIMTEK PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 54. BIMTEK PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 55. BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN, SASARAN KERJA PEGAWAIAN NEGERI SIPIL (SKP) DALAM PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN ANALISIS KEPEGAWAIAN 56. BIMTEK MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH 57. BIMTEK POLA PIKIR APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI PELAYANAN MASYARAKAT BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH
No. MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN 58. BIMTEK PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PNS DAN DATA PENSIUN JANDA / DUDA 59. BIMTEK PENINGKATAN WAWASAN KETERAMPILAN SERTA SIKAP BAGI PNS MENGHADAPI MASA PRA DAN PASKA PENSIUN 60. BIMTEK PEDOMAN KRITERIA PENETAPAN KECELAKAAN KERJA, CACAT, DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA, SERTA KRITERIA PENETAPAN TEWAS BAGI PEGAWAI ASN BERDASARKAN PERATURAN BKN YANG BERLAKU 61. BIMTEK MEMAHAMI SAKIP DAN LAKIP SEBAGAI TOLAK UKUR KINERJA ASN 62. BIMTEK TATA CARA PENGISIAN FORMULIR ANALISIS JABATAN (ANJAB) DAN ANALISIS BEBAN KERJA (ABK), PERHITUNGAN TINGKAT EFISIENSI DAN PRESTASI KERJA JABATAN/UNIT SERTA PENYUSUNAN DOKUMEN ANJAB DAN PETA JABATAN PADA PEMERINTAH PROVINSI/KOTA/KABUPATEN 63. BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA 64. BIMTEK SOSIALISASI PENYUSUNAN SKP JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA 65. BIMTEK PEMETAAN JABATAN FUNGSIONAL JABATAN PELAKSANA 66. BIMTEK PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN BERBASIS APLIKASI E-KINERJA 67. BIMTEK PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN APLIKASI E-KINERJA BKN 68. BIMTEK SOSIALISASI DAN PRAKTEK APLIKASI DISPAKATI DALAM PENYUSUNAN PAK SESUAI PERKA BKN NO. 3 TAHUN 2023 DAN PRAKTEK PENYUSUNAN SKP MENGUNAKAN APLIKASI E-KINERJA 69. BIMTEK PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL 70. BIMTEK SOSIALISASI KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 71. BIMTEK PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 72. BIMTEK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PEMERINTAH BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 73. BIMTEK PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 74 BIMTEK MCP (MONITORING CENTER FOR PREVENTION) AREA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA 75. BIMTEK ANALISIS KEPEGAWAIAN BIMTEK KEPEGAWAIAN DAERAH
No. MATERI BIMTEK KEPEGAWAIAN 76. BIMTEK ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH DAN ANALISIS MANAJEMEN SDM APARATUR PNS DAERAH SERTA STANDAR PELAYANAN PUBLIK 77. BIMTEK STANDAR AUDIT KINERJA TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWAS 78. BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL ANALISIS KEBIJAKAN DAN PERHITUNGAN ANGKA KREDIT 79. BIMTEK TATA CARA PELAKSANAAN PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN SESUAI PERATURAN BKN 80. BIMTEK IMPLEMENTASI CORE VALUE ASN BER-AKHLAK DAN WORK ATTITUDE BAGI ASN 81. BIMTEK MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP) AREA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 82. BIMTEK OPTIMASI TUGAS DAN FUNGSI BKSDM DALAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN 83. BIMTEK PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 84. BIMTEK PENYUSUNAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP) BAGI DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN 85 BIMTEK PENYUSUNAN SKP DAN PENILAIAN KINERJA PNS UNTUK BLUD DAN PUSKESMAS 86. BIMTEK PENGEMBANGAN POLA KARIR DAN KOMPENSASI PNS 87. BIMTEK NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANAAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH 88. BIMTEK IMPLEMENTASI UU ASN PENJABARAN PP 11 TAHUN 2017 MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN BAGI SEMUA INSTANSI PEMERINTAH 89. BIMTEK KENAIKAN PANGKAT PNS BERBASIS SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) 90. BIMTEK BUDAYA KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI BAGI PNS 91. BIMBINGAN TEKNIS PERENCANAAN KEPEGAWAIAN DAN AUDIT PERSONALIA SERTA BUDAYA KERJA PNS 92. BIMTEK PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 93 BIMTEK KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA 94. BIMTEK PENINGKATAN TUPOKSI STAF AHLI DALAM MENDUKUNG KINERJA PEMERINTAH DAERAH 95. BIMTEK SERVICE EXCELLENCE RECEPTIONIST DAN OPERATOR INSTANSI PEMERINTAH 96. BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR MINIMAL 97. BIMTEK PENYUSUNAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH 98. BIMTEK PERATURAN PRESIDEN (PERPRES) TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA 99. BIMTEK PERATURAN GAJI PNS BIMTEK KEPEGAWAIAN ASN
No. BIMTEK KEPEGAWAIAN 100. BIMTEK PENYUSUNAN EVALUASI JABBATAN DAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN SKT DAN SKM PEGAWAI NEGERI SIPIL 101. BIMTEK TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON II, III, IV DAN PELAKSANA SERTA PEJABAT FUNGSIONAL 102. BIMTEK TATA CARA PENYUSUNAN, PERHITUNGAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS 103. BIMTEK TATA CARA PENJATUHAN HUKUM DISIPLIN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 104. BIMBINGAN TEKNIS MANAJEMEN KEPEGAWAIAN BERBASIS KINERJA SERTA MEMBANGUN ETIKA DAN MORAL ASN DALAM MEWUJUDKAN GOOD PUBLIC GOVERMENT 105. BIMBINGAN TEKNIS PENGANGKATAN DAN HAK SERTA KEBAJIBAN ANALISIS KEPEGAWAIAN 106. BIMTEK KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PNS DAERAH 107. BIMTEK TATA CARA PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH 108. BIMTEK TATA CARA PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN JABATAN PELAKSANA PADA OPD DI DAERAH 109. BIMTEK STRATEGI TERPADU MENGHADAPI KEBIJAKAN ZERO GROWTH FORMASI PNS 110. BIMTEK EVALUASI JABATAN TERKAIT REFORMASI BIROKRASI 111. BIMTEK SOSIALISASI ETIKA DAN DISIPLIN PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT SKP 112. BIMTEK ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT 113. BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PNS DAERAH 
Bimtek Kepegawaian Terbaru 2025
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Kepegawaian Terbaru 2025
Metode Bimtek
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
- 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
- 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
- 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Pilihan Kelas Pelaksanaan:
- Kelas Tatap Muka Di Hotel
- Online Zoom Meeting
- In House Training
Biaya Bimtek
- Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Fasilitas Bimtek
- Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
- Seminar Kit
- Kuitansi Pembayaran Perpeserta
- Sertifikat
- Tas Kegiatan
- Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
- Kartu Tanda Peserta
- Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Tata Cara Pendaftaran:
- Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 0851 – 2120 – 9392
- Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
- Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
- Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
- Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta
Kontak Person
- Arie – Hp/Wa: 0851 – 2120 – 9392
- website : https://www.pusatedukasi.co.id
Bimtek Kepegawaian Terbaru 2025
