Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI 2026/2027
Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI 2026/2027
Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI 2026/2027
Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI 2026/2027 – Kuasai Sistem Perencanaan Digital untuk ASN Sukses
Tahun 2026 menandai era baru perencanaan pembangunan daerah dengan wajibnya penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (SIPD) RI secara penuh. Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI 2026/2027, diselenggarakan oleh Pusat Edukasi Indonesia, menjadi solusi krusial bagi ASN yang ingin unggul di tengah transformasi digital pemerintahan. Bayangkan Anda mampu menyusun RPJMD, Renja, dan Rencana Kerja yang sinkron dengan SIPD nasional, menghindari revisi berulang dari Kemendagri, serta mendukung pencapaian SDGs lokal.
Pelatihan ini bukan hanya bimtek rutin, melainkan program update terbaru yang menjawab regulasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2025 tentang Integrasi SIPD. Dengan format hybrid (tatap muka di Seluruh Indonesia dan daring nasional), Pusat Edukasi Indonesia menargetkan 800 peserta sepanjang 2026/2027. Tingkatkan kompetensi Anda sekarang, sebelum tenggat pelaporan SIPD Januari 2027! Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI.
Pengertian Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI 2026/2027
Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI 2026/2027 adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) spesialis yang fokus pada penguasaan SIPD RI untuk perencanaan pembangunan daerah. SIPD RI merupakan platform digital terintegrasi dari Kementerian Dalam Negeri yang menghubungkan RPJPD, RPJMD, Renja, hingga RPD secara real-time. Bimtek ini menyediakan update materi terkini, termasuk fitur AI-assisted planning di versi 2026.
Peran bimtek dalam meningkatkan kompetensi SDM pemerintahan sangat vital. Di era e-Government, ASN tanpa skill SIPD berisiko ketinggalan dalam alokasi APBD nasional. Program ini berbasis praktik, menggunakan simulasi SIPD live, sehingga peserta langsung mahir input data Musrenbang hingga sinkronisasi e-Musrenbang. Hasilnya, efisiensi perencanaan naik hingga 50%, sesuai laporan Bappenas 2025. Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI.
Pelatihan ini selaras dengan RPJMN 2025-2029, memastikan peserta memenuhi standar digitalisasi daerah. Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI.
Tujuan Kegiatan Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI 2026/2027
Tujuan pokok Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI 2026/2027 mencakup peningkatan pemahaman teknis SIPD untuk perencanaan berkualitas. Secara rinci:
-
Memperdalam skill teknis input-output SIPD, dari RPJMD hingga KUA-PPAS.
-
Mendukung kinerja aparatur dalam mencapai target RPJPD berbasis data nasional.
-
Memenuhi standar kompetensi profesi ASN per Perpres 39/2024 tentang DKASN.
Kegiatan juga bertujuan membangun ekosistem perencanaan kolaboratif antar-OPD dan lintas daerah. Dengan sertifikat diakui Bappenas dan Kemendagri, peserta siap hadapi verifikasi RKPD 2027. Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI.
Manfaat Mengikuti Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI 2026/2027
Ikut Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI 2026/2027 beri manfaat nyata. Karier-wise, sertifikat ini boost penilaian jabfung BKN, dengan 70% alumni promosi dalam 1 tahun. Kinerja-wise, kuasai SIPD kurangi error data 40%, percepat alur Musrenbang digital. Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI.
Pengakuan profesional: Akses grup WhatsApp alumni + update SIPD gratis 1 tahun. Secara finansial, instansi hemat biaya revisi dokumen hingga Rp100 juta per tahun. Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI. Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI.
Materi Pelatihan Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI 2026/2027
Materi dirancang komprehensif, update 2026/2027:
Modul 1: Fondasi SIPD dan Regulasi
-
Overview SIPD RI versi 2026: Integrasi dengan Siskeudes, SIMBADA.
-
Regulasi terkini: Permendagri 90/2025, Petunjuk Teknis Bappenas 2027.
Modul 2: Perencanaan Strategis
-
Penyusunan RPJMD-Renja via SIPD.
-
Musrenbang digital dan sinkronisasi prioritas nasional.
Modul 3: Teknis Operasional dan Analitik
-
Input KUA-PPAS, RKA, dan monitoring indikator SDGs.
-
Fitur AI SIPD untuk forecasting anggaran.
Modul 4: Evaluasi dan Troubleshooting
-
Pelaporan RKPD, audit data SIPD.
-
Studi kasus: Sukses SIPD di Jatim dan Sulsel.
Dibawakan expert Kemendagri + praktisi, peserta dapat modul PDF, video tutorial, dan akses sandbox SIPD 3 bulan.
Target Peserta Pelatihan SIPD RI 2026/2027
Cocok untuk:
-
ASN Bappeda/OPD Perencanaan kabupaten/kota/provinsi.
-
Tenaga teknis SIPD, staf Renja/RKPD.
-
Pegawai pemerintah daerah di bidang penganggaran.
-
Staf administrasi Musrenbang.
-
Mahasiswa S2 Kebijakan Publik/Perencanaan Pembangunan.
Urgensi Mengikuti Update Bimtek SIPD 2026
Ikut sekarang karena SIPD 2026 wajib 100% per Kepmendagri Desember 2025 – keterlambatan sanksi pemotongan DAU. Persaingan jabatan ASN ketat; skill SIPD jadi syarat mutlak assesmen 2027. Cuplikan batch lalu: Bappeda Malili percepat RKPD 2 minggu berkat bimtek ini.
Jangan tunggu error sistem atau revisi massal. Daftar sebelum kuota habis untuk lead 2026/2027!
Daftar Sekarang: Amankan Tempat di Update Terbaru Bimtek SIPD RI!
Form online mudah, bayar aman, sertifikat digital instan. Jadilah perencana daerah berbasis data – daftar hari ini!
Pusat Edukasi Indonesia, mitra andalan 10.000+ ASN, menjamin pelatihan berkualitas dengan dukungan after-training. Pilih kami untuk masa depan pembangunan daerah yang cerdas.
Pilihan Materi Bimtek Perencanaan dan Bimtek Pemerintah Daerah
| No. | Daftar Materi |
|---|---|
| 1 | Pelatihan dan pendampingan penyusunan perencanaan jangka menengah (RPJMD dan Renstra) sebagai persiapan pelaksanaan Pilkada 2024 |
| 2 | Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RPJPD , RPJMD dan RKPD Daerah Sesuai PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah. |
| 3 | Penyusunan RKA SKPD dan RAPBD Tahun 2023 |
| 4 | Penyusunan RKPD Tahun 2023 Sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 |
| 5 | Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah |
| 6 | Perenanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dilengkapi Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah |
| 7 | Pedoman Dan Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah Sesuai PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah. |
| 8 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Serta Penyusunan LKPJ, LPPD dan EKPPD |
| 9 | Implementasi pada Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dengan Ukuran AKIP, LAKIP, Penyusunan RENSTRA dan RENJA Pada Semua Instansi Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Governance. |
| 10 | Bimtek Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. |
| 11 | Implementasi Permendagri No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Dan Penyusunan Pengendalian RKPD Tahun 2019. |
| 12 | Penerapan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD). |
| 13 | Penyusunan Renstra, Renja dan Indikator Kinerja OPD Sebagai Penguatan Kapasitas Kinerja OPD. |
| 14 | Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah. |
| 15 | Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah. |
| 16 | Teknik Penyusunan RPJMD / RENSTRA. |
| 17 | Evaluasi LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH). |
| 18 | Asistensi Penyusunan LAKIP dan SAKIP. |
| 19 | Manajemen Penyusunan, dan Pengendalian Program Kegiatan SKPD. |
| 20 | Asistensi Penyusunan RENJA Dan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja, dan Sinergitas Pusat – Daerah Terhadap Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD dan RENSTRA SKPD. |
| 21 | Implementasi PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun 2018 Berdasarkan PMK No 49/PMK.02/2017, serta Standar Biaya Keluaran Tahun 2018 Berdasarkan PMK No. 86/PMK.02/2017. |
| 22 | Rencana Strategis ( RENSTRA ) Pelaksanaan, dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. |
| 23 | Tata Cara Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penyusunan LAKIP Untuk Penguatan Kapasitas dan Kinerja OPD. |
| 24 | Penyusunan Anggaran Pendekatan Sistem Perencanaan, Program dan Anggaran Terpadu. |
| 25 | Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi RKPD – RKA SKPD. |
| 26 | Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2018. |
| 27 | Perecanan dan Evaluasi RPJMD, RKPD Bagi Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah. |
| 28 | Sistem dan Strategi Penyusunan KUA, PPAS, RKA dan DPA. |
| 29 | Strategi Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah. |
| 30 | Evaluasi LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). |
| 31 | Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan. |
| 32 | Tehnik Penyusunan Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah ( RENSTRA OPD ) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. |
| 33 | Bimtek/Diklat Pedoman Penyusunan RKPD Sesuai Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. |
| 34 | Strategi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Berbasis Kinerja. |
| 35 | Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Dan Rencana Strategi Bisnis (RBS) Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bagi Badan Layanan Umum BLU/BLUD. |
| 36 | Sosialisasi Permendagri Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021. |
| 37 | Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. |
| 38 | Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Bagi PA, PPK SKPD, PPTK dan Bendahara SKPD Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| 39 | Perencanaan, Penatausahaan, Penelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| 40 | Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, dan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah, serta perencanaan dan pelaksanaan Perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri berdasarkan PERMENDAGRI 29 Tahun 2016. |
| 41 | Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Perjalanan Dinas Sistem At Cost. |
| 42 | Proses Penganggaran, Pencairan, Pertanggungjawaban Belanja BANSOS dan Hibah Sesuai Dengan Perundang-undangan yang Berlaku. |
| 43 | Simulasi Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara. |
| 44 | Penyusunan PRA RKA APBD 2023 dan Keterkaitanya dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. |
| 45 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021. |
| 46 | Penyusunan APBD Berbasis Kinerja, Strategi Pengawasan Dan Evaluasi Pertanggungjawaban APBD. |
| 47 | Standar Penyusunan SOP Perencanaan Dan Review Program Perencanaan. |
| 48 | Transformasi Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 Berbasis Kas Terkait Dengan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. |
| 49 | Implementasi Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020. |
| 50 | Implementasi PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawabannya. |
| 51 | Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Berbasis SAK Dan SAP Berbasis Teknologi Sistem Informasi. |
| 52 | Tata Cara Pelaporan LKPD dilingkungan Pemerintahan Daerah dan Penyampaian Pertanggungjawaban,Kepala Daerah Kepada DPRD Berdasarkan UUD No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Serta Implementasi APBD Tahun Anggaran 2023. |
| 53 | Tata Cara Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya. |
| 54 | Pengelolaan Keuangan Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Serta Strategi Penyusunan LPJ dan Penyampaiannya. |
| 55 | Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. |
| 56 | Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual. |
| 57 | Pelaporan LAKIP, RENSTRA, Serta Penyusunan RENJA dan Pencapaian Kinerja SKPD Berdasarkan PERMENPAN dan RB No. 53 Tahun 2014. |
| 58 | Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Sesuai Permendagri Nomor 31 Tahun 2019. |
| 59 | Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Planning. |
| 60 | Pelaksanaan Akuntansi Pusat Dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. |
| 61 | Bimtek Penyusunan Laporan Barang Habis Pakai Logistik Sesuai SAP Berbasis Teknologi Sistem Informasi. |
| 62 | Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) Berdasarkan Peraturan MENPAN Dan RB No. 53 Tahun 2014. |
| 63 | Transformasi Proses Mekanisme Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Kas Menjadi Berbasis Akrual. |
| 64 | Pemeriksaan dan SOP Penyusunan Laporan Pemeriksaan Reguler dan Khusus Pada Inspektorat, Serta Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Sebagai Perwujudan Pelaksanaaan Permendagri 57 Tahun 2007. |
| 65 | Tata Cara Penyusunan Laporan Pertangungjawaban Keuangan dan Penyusunan LAKIP. |
| 66 | Penyusunan RBA BLUD Tahun Anggaran 2023. |
| 67 | Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja. |
| 68 | Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah. |
| 69 | Pelaksanaan dan Evaluasi RKPD Tahun 2020. |
| 70 | Pedoman Tata Cara Penyusunan RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah Sesuai PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017 Tentang Penysunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah. |
| 71 | Tata Cara Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah. |
| 72 | Pedoman Penyusunan LAKIP Berdasarkan Peraturan Menpan No.53 Tahun 2014 Pedoman Penyusunan RENSTRA SKPD. |
Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI 2026/2027
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI 2026/2027
Metode Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah SIPD
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
- 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
- 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
- 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Pilihan Kelas Pelaksanaan:
- Kelas Tatap Muka Di Hotel
- Online Zoom Meeting
- In House Training
Biaya Bimtek
- Online Zoom Meeting : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- Non Akomodasi Penginapan : @Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Twin Sharing (1 Kamar Untuk 2 Orang Peserta) : Rp. 4.800.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Fasilitas Dengan Penginapan 4 Hari 3 Malam dengan Kamar Suite Room (1 Kamar Untuk 1 Orang Peserta) : Rp. 5.700.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Narasumber:
Narasumber dalam Bimtek/Pelatihan ini adalah Trainer yang berpengalaman di bidang masing-masing dan Tersertifikasi BNSP. Narasumber kami dari kalangan Kementrian, Praktisi, Akademisi dan Konsultan. Narasumber kami juga open diskusi sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung, agar semua masalah yang dihadapi oleh peserta dapat terselesaikan dan tercapainya tujuan dari peserta.
Pilihan Lokasi Kegiatan:
Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.
Fasilitas Bimtek
- Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
- Seminar Kit
- Kuitansi Pembayaran Perpeserta
- Sertifikat
- Tas Kegiatan
- Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
- Kartu Tanda Peserta
- Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Tata Cara Pendaftaran:
- Surat Undangan Kegiatan Beserta Jadwal Kegiatan Akan Dikirimkan Setelah Melakukan Konfirmasi Melalui Panitia Arie Hp/Wa: 0851 – 2120 – 9392
- Surat Undangan Kegiatan Akan Dikirimkan Via E-Mail Dan/Atau Whatsapp
- Bagi Peserta Minimal 5 Orang Dapat Menentukan Waktu, Tempat Dan Materi Kegiatan Sesuai Kebutuhan Peserta
- Pendaftaran Paling Lambat 3 Hari Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
- Tema, Materi Serta Rundown Kegiatan Dapat Menyesuaikan Keinginan Peserta
Legalitas Kami
- SK KEMENKUM-HAM RI
Nomor AHU-0040093.AH.01.01.TAHUN 2025
- Akta Pendirian
Akta No. 44, Tanggal 16 Mei 2025 dibuat oleh Notaris Wenika Priastuti Agustini, S.H., M.KN.
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
2305250063339
Kontak Person
-
- Arie – Hp/Wa: 0851 – 2120 – 9392
- website : https://www.pusatedukasi.co.id
Update Terbaru Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai SIPD RI 2026/2027
